STABAT (12/11/2026) – Program Studi Sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara (USU) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan keilmuan spasial. Ketua Program Studi S1 PWK USU sekaligus Koordinator Kelompok Riset Tata Kelola pada Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Pariwisata Berkelanjutan USU, Dr. Anthoni Veery Mardianta, S.T., M.T., IAP, CIIQA, hadir sebagai narasumber pembanding dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Akhir Penyusunan Kajian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Langkat Tahun 2026–2045.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat ini berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat, Stabat. Forum strategis ini merupakan kelanjutan dari FGD awal yang telah dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 lalu, dengan agenda utama melakukan evaluasi komprehensif dan penajaman terhadap rancangan akhir dokumen kajian sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang akan memandu arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Langkat selama dua dekade ke depan.
Dalam paparannya yang bertajuk "Evaluasi dan Penajaman Rancangan Akhir Kajian RIPPARDA Kabupaten Langkat Tahun 2026–2045: Tinjauan Kesesuaian Muatan Berdasarkan Permenpar RI Nomor 10 Tahun 2016", Dr. Anthoni Veery Mardianta menyampaikan apresiasi sekaligus bedah kritis yang konstruktif terhadap draf laporan akhir yang telah disusun oleh tim penyusun. Beliau menekankan bahwa sebagai instrumen kebijakan publik jangka panjang, RIPPARDA tidak hanya harus visioner, tetapi juga wajib memenuhi standar kepatuhan regulasi (regulatory compliance), ketepatan metodologi perencanaan, akurasi basis data spasial, serta kemampuan menjawab persoalan faktual di lapangan.
Apresiasi atas Pemutakhiran Regulasi dan Basis Data Primer
Mengawali tinjauannya, Dr. Anthoni mengapresiasi langkah progresif tim penyusun dalam mengadaptasi payung hukum terkini sebagai landasan normatif kajian. Dokumen rancangan akhir tersebut tercatat telah merujuk pada regulasi terbaru, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Lebih lanjut, sinkronisasi dinamika tata ruang yang mengakomodasi proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat juga dinilai sebagai langkah tepat. Salah satu terobosan spasial yang diapresiasi adalah perluasan lokomotif wisata daerah yang sebelumnya terfokus pada kawasan BULANGTA (Bukit Lawang–Tangkahan) menjadi koridor strategis TATABUSEI (Tanjung Pura–Tangkahan–Bukit Lawang–Sei Bingai), serta pengintegrasian 30 Desa Wisata ke dalam sistem perwilayahan pariwisata daerah. Selain itu, ketersediaan basis data primer tahun 2026 yang mencakup pemetaan profil fisik, utilitas, dan kelembagaan pengelola pada 39 objek wisata, beserta delineasi poligon untuk 13 kawasan wisata, menjadi modal empiris yang kuat dalam merumuskan intervensi kebijakan.
Penataan Struktur Dokumen, Alur Logika, dan Kendali Mutu Data
Sebagai akademisi dan perencana wilayah dan kota bersertifikat, Dr. Anthoni menyoroti pentingnya kesesuaian struktur dokumen dengan amanat Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016. Beliau mengingatkan bahwa keluaran wajib Laporan Akhir harus terstruktur ke dalam 11 bab yang terbagi atas dua buku—yakni Buku I (Data dan Analisis yang mencakup Bab 1 hingga Bab 7) dan Buku II (Rencana yang mencakup Bab 8 hingga Bab 11)—serta dilengkapi dengan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Beberapa muatan wajib yang direkomendasikan untuk segera dilengkapi meliputi metodologi perencanaan pada Bab 1, kajian posisi kepariwisataan dalam RPJPD Kabupaten Langkat 2025–2045 pada Bab 2, profil makro wilayah (fisik dasar, ekologi, demografi, sosial-budaya, dan PDRB) pada Bab 3, analisis struktur 13 jenis usaha pariwisata dan rantai pasok UMKM/ekonomi kreatif lokal pada Bab 5, hingga komponen ke-12 terkait mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan.
Dari aspek metodologis, Dr. Anthoni memberikan koreksi krusial terkait alur logika perencanaan (sequential planning). Beliau menegaskan bahwa analisis empat pilar kepariwisataan dan analisis SWOT harus ditempatkan sebagai fondasi sebelum merumuskan isu strategis, visi-misi, tujuan-sasaran, serta penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), bukan diletakkan di bagian akhir setelah penetapan kawasan. Selain itu, penetapan sasaran pembangunan wajib bersifat spesifik dan terukur dengan mencantumkan angka dasar (baseline) tahun 2025 serta proyeksi target pentahapan lima tahunan hingga tahun 2045 pada enam indikator utama: kunjungan wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara, pengeluaran (spending) dan lama tinggal (length of stay), kontribusi terhadap PAD, kontribusi terhadap PDRB, serta penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata.
Terkait struktur strategi dan matriks indikasi program pada Bab 9 dan Bab 11, Dr. Anthoni mengidentifikasi bahwa pengelompokan program saat ini masih berbasis nomenklatur kawasan. Oleh karena itu, beliau merekomendasikan restrukturisasi matriks program ke dalam empat pilar wajib kepariwisataan—Pembangunan Destinasi, Industri, Pemasaran, dan Kelembagaan—dengan lima kolom standar yang memuat judul program, indikasi kegiatan dan lokasi spesifik, pentahapan waktu empat periode lima tahunan (2026–2030 hingga 2041–2045), OPD penanggung jawab, serta instansi pendukung.
Solusi Konstruktif atas Empat Permasalahan Faktual Kepariwisataan Langkat
Bagian paling substansial dari paparan Dr. Anthoni adalah pemetaan komprehensif atas permasalahan faktual kepariwisataan Kabupaten Langkat periode 2024–2026 yang disandingkan langsung dengan solusi operasional berbasis pedoman RIPPARDA. Terdapat empat klaster persoalan utama yang dibedah secara tajam:
Aksesibilitas Jalan, Hambatan Portal HGU Perkebunan, dan Infrastruktur Konektivitas :Survei lapangan tahun 2026 menunjukkan bahwa faktor utama yang menghambat minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Langkat adalah kondisi jalur penghubung yang rusak dan bergelombang, seperti yang ditemukan di Kampung Bali (Kecamatan Wampu), Air Panas Sei Glugur dan Batu Rongring (Kecamatan Batang Serangan), Air Terjun Saringgana dan Air Panas Simolap (Kecamatan Kutambaru), serta jalan menuju Wisata Mangrove Lubuk Kertang. Persoalan ini diperparah oleh banyaknya rute menuju destinasi yang harus melintasi konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan hambatan portal, serta minimnya lampu penerangan jalan dan rambu penunjuk arah, sehingga memunculkan ancaman persaingan dari destinasi daerah tetangga seperti Berastagi yang lebih mudah diakses.
Sebagai solusi, Dr. Anthoni menyarankan penetapan Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata pada Bab 10 secara tegas dengan membagi Pusat Pelayanan Primer (sebagai pintu gerbang kabupaten dan pusat penyebaran wisata) dan Pusat Pelayanan Sekunder yang selaras dengan penetapan PKL Stabat, PKL Pangkalan Brandan, dan PKL Kuala dalam RTRW. Pada Bab 9 (Pilar Destinasi), perlu dirumuskan strategi koordinasi lintas sektor melalui penyusunan kesepakatan bersama (MoU/PKS) antara Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas PUPR, dan perusahaan perkebunan (PTPN maupun swasta) guna membuka akses koridor wisata pada jalan HGU perkebunan, disertai perincian penyediaan prasarana transportasi pendukung koridor strategis TATABUSEI.
Kerentanan Bencana Hidrometeorologi, Konflik Ruang, dan Keselamatan Wisatawan. Destinasi wisata air di hilir Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menghadapi ancaman nyata banjir bandang, lonjakan debit sungai mendadak, dan tanah longsor. Kejadian banjir bandang pada akhir tahun 2025 bahkan telah merusak dan melumpuhkan Wisata Alam Pantai Buaya di Kecamatan Besitang. Di wilayah pesisir, Wisata Mangrove Kuala Besar mengalami abrasi garis pantai dan Wisata Mangrove Lubuk Kertang mengalami kerusakan ekosistem hingga 60 persen, sementara di daratan tengah, situs Makam Raja Langkat Wan Sopan berada di area rawan banjir. Dari aspek keselamatan, terdapat rekam jejak penutupan Pantai 46 akibat kasus wisatawan hanyut serta jalur trekking di Lau Berte yang belum memenuhi standar keamanan. Di sisi lain, banyak objek wisata berada di dalam fungsi Kawasan Lindung, Hutan Produksi Terbatas/Tetap, atau Sempadan Sungai, serta berdekatan dengan aktivitas pertambangan Galian C.
Menjawab tantangan ekologis ini, Dr. Anthoni merekomendasikan strategi pembatasan ketat pendirian bangunan di area rawan bencana dan sempadan sungai, serta pembangunan bronjong pemecah ombak di kawasan pesisir seperti Kuala Besar. Rencana perwilayahan wajib disinkronkan dengan daya dukung fisik, RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation), disertai penertiban aktivitas pertambangan Galian C di sekitar kawasan wisata alam. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi tata kelola konservasi bersama Balai Besar TNGL, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan BPBD, serta penerapan prosedur standar operasional (SOP) keselamatan wisatawan, pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) banjir, dan skema insentif-disinsentif lingkungan.
Krisis Sanitasi, Persampahan, dan Ketimpangan Amenitas. Temuan survei tahun 2026 mengungkap persoalan serius terkait sanitasi dan persampahan, mulai dari rusaknya fasilitas tempat sampah di Desa Wisata Bahari Jaring Halus, praktik pembakaran sampah sembarangan di Kuala Besar, ketiadaan fasilitas air bersih/MCK dan pengolahan air limbah di Batu Malenggang, Air Terjun Saringgana, dan Lubuk Kertang, hingga buruknya drainase di depan Tugu Proklamasi dan Situs Pintu Gerbang Istana di Kota Tanjung Pura. Selain itu, kapasitas akomodasi tercatat stagnan sebanyak 968 kamar (dari 2 hotel bintang dan 33 hotel nonbintang/homestay) pada tahun 2024–2025 yang hanya menumpuk di Bukit Lawang dan Tangkahan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dr. Anthoni mengusulkan penetapan arahan lokasi dan kuota fasilitas pariwisata guna mendorong pemerataan homestay di setiap Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan KSP. Rencana penyediaan prasarana mendesak pada Bab 10 harus mencakup penyediaan air bersih, IPAL atau septic tank komunal, jaringan drainase, serta replikasi sistem bank sampah terpadu seperti yang telah berjalan baik di Bukit Lawang. Pada Pilar Industri, diperlukan program sertifikasi kebersihan, keamanan, dan fasilitas ramah muslim (Muslim-friendly/halal), serta pembinaan intensif bagi pengelola homestay di 30 desa wisata.
Singkatnya Lama Tinggal, Terbengkalainya Objek/Cagar Budaya, dan Tantangan Manajemen Digital Kurangnya variasi atraksi menyebabkan rata-rata lama menginap (length of stay) wisatawan domestik sangat singkat, yakni hanya 1,11 hari sebagai perjalanan akhir pekan dari Medan dan Binjai, kontras dengan wisatawan mancanegara yang menginap 3–5 hari. Sejumlah objek wisata juga mengalami stagnasi atau tutup—seperti Bekancan River yang tutup sejak 2022, Air Panas Sei Glugur, Agrowisata Sendang Rejo, dan Telaga Asri Naman Jahe yang tidak terkelola meski telah mendapat bantuan kementerian—sementara potensi sejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura belum dikemas optimal dengan kondisi lingkungan Museum Daerah yang tertutup pedagang kaki lima (PKL). Di tingkat tapak, manajemen pengelola lokal, legalitas usaha, pendataan pengunjung, dan strategi pemasaran digital berbasis ulasan (review-based) masih lemah.
Menanggapi kondisi ini, Dr. Anthoni mendorong penghentian pendekatan rekomendasi yang seragam atau "pukul rata" (penataan kembali dan promosi untuk seluruh objek) dan menggantinya dengan penetapan tema produk wisata unggulan yang spesifik serta audit kelayakan aset bagi objek yang gagal dikelola. Untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan, diperlukan integrasi koridor tematik yang menghubungkan revitalisasi Kawasan Wisata Kota Tua Tanjung Pura (Masjid Azizi, Museum Daerah, Kantor Pos Kota Tua, Tugu Proklamasi, dan Situs Istana melalui penataan PKL dan drainase) serta wisata kuliner/religi Kota Stabat di wilayah hilir dengan wisata petualangan di wilayah hulu dalam satu paket perjalanan terpadu koridor TATABUSEI. Dari sisi pemasaran, industri, dan kelembagaan, beliau menyarankan penajaman segmentasi pasar, pengembangan Management Supporting System melalui optimasi mesin pencari (SEO) rute dan akomodasi, integrasi Online Travel Agent (OTA), pembayaran nontunai, pemberdayaan UMKM lokal (kuliner, kriya, kopi lokal, serta olahan laut/mangrove seperti terasi dan ikan asin di Kuala Besar dan Jaring Halus), hingga penguatan kapasitas Pokdarwis dan BUMDes yang mereplikasi keberhasilan tata kelola swadaya Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT).
Kontribusi pemikiran yang disampaikan oleh Dr. Anthoni Veery Mardianta dalam forum FGD akhir ini mendapat sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dan tim penyusun. Kehadiran akademisi PWK USU dalam pengawalan dokumen perencanaan daerah ini diharapkan mampu memastikan lahirnya Perda RIPPARDA Kabupaten Langkat Tahun 2026–2045 yang tidak hanya kokoh secara akademis dan legal-formal, tetapi juga aplikatif, berkeadilan spasial, tangguh terhadap bencana, serta mampu membawa kepariwisataan Kabupaten Langkat naik kelas di tingkat nasional maupun internasional.