Medan — Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sumatera Utara (PWK USU), Dr. Anthoni Veery Mardianta, ST., MT., IAP, CIIQA, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi terkait Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Pasca Terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Fasilitasi Penyelarasan Kebijakan Nasional pada Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara daring.

Rapat koordinasi yang dibuka dengan arahan Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN serta turut menghadirkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tersebut digelar untuk mengevaluasi implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2014 sekaligus menghimpun masukan bagi persiapan kajian revisinya. Pada sesi pemaparannya, Dr. Anthoni membawakan materi bertajuk “Kajian Tata Guna Lahan, Daya Dukung Lingkungan, serta Perencanaan Desa Wisata yang Terintegrasi dengan Arahan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya” dengan menekankan sudut pandang pertimbangan badan danau.
Menurut pemaparannya, penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba tidak dapat dilepaskan dari kondisi fisik, ekologis, dan hidrologis badan danau itu sendiri. Sebagai air kehidupan (Aek Natio) sekaligus destinasi pariwisata dunia dan UNESCO Global Geopark, badan Danau Toba kini menghadapi tekanan pencemaran yang nyata. Ia juga memaparkan keterkaitan antara dinamika arus dan gelombang di badan danau dengan sebaran indeks pencemaran air, di samping tingginya beban pemanfaatan badan air oleh Keramba Jaring Apung (KJA). Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di tujuh kabupaten tahun 2024, dari jumlah awal 17.477 unit KJA, sebanyak 5.155 unit telah ditertibkan hingga 2023. Dengan batas alokasi daya dukung perikanan hingga 2027 sebesar 3.333 unit atau setara 10.000 ton ikan per tahun, masih terdapat 8.989 unit KJA yang perlu ditertibkan.
Dari sisi regulasi, Dr. Anthoni menyoroti tiga persoalan krusial yang langsung menyentuh pengelolaan badan air dan sempadan danau sebagai landasan revisi Perpres Nomor 81 Tahun 2014:
- Kekosongan pengaturan badan air di tingkat provinsi: RTRW Provinsi Sumatera Utara (Perda Nomor 2 Tahun 2017) belum mengatur badan air secara spesifik dan menyerahkan ketentuan sempadan kepada tujuh kabupaten, sehingga standar lebar sempadan tidak seragam—seperti Simalungun minimal 100 meter, Dairi 50–100 meter, dan Samosir minimal 50 meter—serta masih ditemukan izin budi daya di zona sempadan yang bertentangan dengan Kepmen PUPR Nomor 1695 Tahun 2022.
- Pelemahan fungsi lindung sempadan dan badan air: Hasil tumpang susun (overlay) memperlihatkan tumpang tindih antara Perpres Nomor 81 Tahun 2014 dan RTRW Sumatera Utara serta RTRW Kabupaten di Kawasan Danau Toba.
- Perbedaan acuan teknis elevasi muka air: Terdapat ketidaksinkronan patokan elevasi antara Perpres Nomor 81 Tahun 2014 (+904,0 meter) dan izin operasi PT Inalum (902,4–905,25 meter), sehingga mendesak penyeragaman ke elevasi tertinggi (+905,25 mdpl) sebagai acuan garis tepi dan batas sempadan danau.
Sebagai pendekatan perencanaan berbasis pertimbangan badan danau, Dr. Anthoni menekankan pentingnya zonasi ekologis sesuai kondisi batimetri Danau Toba yang kedalamannya mencapai hingga 505 meter. Pembagian tersebut mencakup zona litoral (0–10 meter, termasuk zona pasang surut 902,4–905 mdpl) sebagai habitat utama pertemuan ekosistem daratan dan perairan, zona limnetik atau eufotik (10–20 meter) yang mendukung rantai makanan plankton bagi perikanan budi daya terbatas, zona profundal (20–100 meter) untuk fungsi dekomposisi dan perlindungan ekosistem alami, hingga zona abyssal atau bentik (lebih dari 100 meter) yang diarahkan sebagai zona konservasi mutlak.
Di samping pengelolaan badan air, ia mengingatkan perlunya menjaga kawasan hutan Daerah Tangkapan Air (DTA) demi kestabilan elevasi muka air dan pasokan debit PLTA Asahan, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan yang patuh pada daya dukung lingkungan. Melalui forum koordinasi daring yang ditutup dengan diskusi interaktif ini, keterlibatan dosen PWK USU diharapkan semakin memperkuat perumusan revisi tata ruang Danau Toba yang berpihak pada kelestarian badan danau dan kesejahteraan masyarakat.