Salah satu masalah yang tak kunjung selesai di Kota Medan adalah kemacetan. Setiap hari, pemandangan ini selalu terlihat di sejumlah titik dan persimpangan, terutama pada jam-jam sibuk.
Pengamat transportasi, Medis Surbakti, menyebut bahwa kemacetan yang terjadi di Medan merupakan dampak dari pertambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan volume jalan. “Hal ini membuat banyak kendaraan menumpuk di jalanan, sementara infrastruktur jalan tetap stagnan,” ujar Medis di Medan, Rabu (14/10).
Medis, yang juga Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara, menambahkan bahwa selama ini infrastruktur jalan di Medan masih minim, sementara jumlah kendaraan terus bertambah.
Masalah ini diperparah dengan kondisi di mana banyak warga memanfaatkan badan jalan untuk aktivitas lain. Sebagai contoh, pedagang di sejumlah pasar menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Lokasi-lokasi ini sering kali menjadi pusat kemacetan karena ruas jalan menyempit.
Ironisnya, Pemerintah Kota Medan tampak kurang tegas dalam menangani masalah ini. Aksi kucing-kucingan antara aparat pemerintah, seperti Satpol PP, dengan masyarakat kerap terjadi. Hari ini ditindak, esoknya muncul lagi. Hingga kini, tindakan tegas dan terstruktur dari Pemko Medan tampaknya belum terlihat.
Jaringan jalan di Medan juga cenderung pendek dan memiliki banyak persimpangan. Kondisi ini membuat arus kendaraan melambat dan menimbulkan kemacetan di persimpangan.
Sebagai kota metropolitan, pembangunan infrastruktur di Kota Medan tidak bisa dilakukan secara mandiri. Dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan daerah di sekitar Medan, seperti Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.
Sinergitas ini telah menghasilkan solusi berupa angkutan umum bernama Bus Mebidang. Namun, program yang telah berjalan beberapa tahun ini tampaknya kurang diminati masyarakat. Bus-bus sering terlihat sepi, dan infrastruktur pendukung seperti halte masih minim sehingga sulit menarik minat masyarakat.
Pembenahan sistem angkutan umum mutlak diperlukan. Hingga kini, pengaturan angkutan umum di Medan belum tertata dengan baik. “Selain itu, perbaikan jalan juga masih tumpang tindih,” tambah Medis.
Koordinasi antarinstansi di Pemko Medan, termasuk dengan pemerintah provinsi, pusat, dan pihak lainnya, dinilai kurang baik. Akibatnya, banyak jalan yang telah diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat karena digali untuk jalur sanitasi, gas, gorong-gorong, dan lainnya. “Jalan yang sudah mulus justru rusak lagi, dan tentu saja ini menambah kemacetan,” ungkapnya.
Ke depan, Medis berharap Kota Medan memiliki pemimpin yang mampu menerapkan sistem pemerintahan pro-transportasi kota, khususnya pemimpin yang bisa berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengatasi kemacetan.
“Sehingga, anggaran dari APBD untuk perbaikan infrastruktur jalan tidak sia-sia. Selama ini, masyarakat melihat perbaikan jalan hanya bersifat sementara. Hari ini diperbaiki, besok rusak lagi,” pungkasnya.
Solusi utama yang ditawarkan adalah pengaturan dan penyediaan angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Perbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan secara efektif dengan koordinasi yang kuat sebagai kunci utama.
Sumber: Waspada dan Analisa Daily